Keadilan dan Keberlanjutan: Memecahkan Konflik Agraria di Parepare

Muh. Agung Dirgantara

2302107

Fakultas Hukum IAS Parepare

Konflik agraria di Parepare, Sulawesi Selatan, antara masyarakat lokal dan perusahaan pengembang serta pertambangan, mencerminkan salah satu dari banyak permasalahan agraria yang mendalam di Indonesia. Masyarakat, yang telah lama menggantungkan hidup pada lahan pertanian di wilayah pegunungan sekitar Parepare, kini menghadapi ancaman besar terhadap mata pencaharian mereka dan kelestarian lingkungan. Kasus ini menuntut perhatian serius dari semua pihak untuk menemukan solusi yang adil dan berkelanjutan.

Pertama, kita perlu mengakui bahwa lahan bukan sekadar aset ekonomi, tetapi juga bagian integral dari identitas budaya dan sosial masyarakat lokal. Bagi banyak keluarga di Parepare, tanah adalah warisan leluhur yang harus dijaga, bukan hanya untuk saat ini, tetapi juga untuk generasi mendatang. Ketika lahan-lahan ini dialihfungsikan untuk kegiatan pertambangan dan pembangunan perumahan tanpa partisipasi dan persetujuan masyarakat setempat, dampaknya bukan hanya ekonomi, tetapi juga sosial dan lingkungan.

Aktivitas penambangan batuan galian yang merusak lahan pertanian dan mencemari sumber air adalah contoh nyata dari eksploitasi yang mengabaikan prinsip-prinsip keberlanjutan dan keadilan. Pencemaran ini tidak hanya mengancam produktivitas pertanian, tetapi juga kesehatan dan kesejahteraan masyarakat yang bergantung pada sumber daya alam yang bersih. Selain itu, kerusakan ekosistem lokal dapat berujung pada bencana lingkungan yang lebih besar di masa depan.

Upaya mediasi yang dilakukan pemerintah daerah selama ini belum memberikan hasil yang memadai. Ini menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih inklusif dan transparan dalam penyelesaian konflik agraria. Pemerintah harus memastikan bahwa suara masyarakat lokal didengar dan hak-hak mereka dihormati dalam setiap proses pengambilan keputusan. Partisipasi aktif masyarakat dalam dialog dan perencanaan pembangunan adalah kunci untuk mencapai kesepakatan yang adil.

Selain itu, studi lingkungan yang komprehensif dan independen perlu dilakukan untuk menilai dampak dari kegiatan pengembangan ini. Hasil studi ini harus menjadi dasar untuk menetapkan kebijakan yang memastikan keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Alternatif penggunaan lahan yang lebih berkelanjutan, seperti pertanian berbasis ekologi atau ekowisata, bisa dipertimbangkan sebagai solusi yang menguntungkan semua pihak.

Sebagai bangsa yang menghargai kearifan lokal dan keberlanjutan, kita harus menolak model pembangunan yang merugikan masyarakat kecil dan merusak lingkungan. Pemerintah, perusahaan, dan masyarakat harus bekerja sama untuk mencari solusi yang adil dan berkelanjutan, memastikan bahwa pembangunan ekonomi tidak mengorbankan hak-hak dasar dan kelestarian lingkungan.

Masyarakat Parepare layak mendapatkan perlindungan dan dukungan untuk mempertahankan tanah mereka, demi kelangsungan hidup dan kesejahteraan generasi mendatang. Saatnya kita mengedepankan keadilan sosial dan keberlanjutan dalam setiap kebijakan pembangunan, agar konflik agraria seperti di Parepare tidak terus berulang dan mencederai rasa keadilan kita bersama.

---

Tulisan opini ini bertujuan untuk mengangkat kesadaran dan mendorong dialog yang konstruktif dalam menyelesaikan konflik agraria dengan adil dan berkelanjutan. Dengan demikian, kita dapat membangun masa depan yang lebih baik bagi masyarakat lokal dan lingkungan yang mereka jaga.